TKI Menabur Devisa, TKI Menuai Derita

Akhir-akhir ini permasalahan TKI kembali menjadi perhatian masyarakat, perlakuan-perlakuan tidak manusiawi kembali dialami oleh beberapa TKI khususnya yang berkeja dibidang informal. Kejadian-kejadian penyiksaan yang dialami oleh para TKI pada waktu lalu tidak dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah khususnya pihak yang berwenang menangani masalah TKI untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kembali penganiayaan yang akan dialami oleh para TKI, hal tersebut menunjukan bahwa perhatian pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan para TKI masih sangat kurang optimal. Jika dibandingkan dengan periode lalu, penanganan permasalahan TKI oleh pemerintah sudah lebih baik, akan tetapi masih jauh dari yang diharapkan.

Sebagai pengasil devisa terbesar kedua setelah migas, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan TKI, sehingga para TKI tidak hanya dihargai dengan memberikan julukan “Pahlawan Devisa”, juga harus diberikan perlindungan dan ditingkatkan kesejahteraannya.

Sudah saatnya pemerintah memberikan perlindungan kepada para TKI tersebut dengan “menjemput bola”, yaitu dengan melakukan pendataan para TKI secara periodik dan memantau para TKI tersebut, mekanisme pemantauan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi wilayah para tenaga kerja. Bukan menghentikan pengiriman TKI, karena selain tidak menyelesaikan masalah kebijakan tersebut justru akan merugikan calon TKI juga PJTKI.

Selain dukungan pemerintah, dalam menyelesaikan permasalahan TKI juga dibutuhkan kesadaran pihak-pihak yang terkait, yaitu:

Calon TKI

Setiap calon TKI sudah seharusnya memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap pekerjaan yang akan dihadapi, dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini yang sering dilupakan atau bahkan diabaikan oleh para calon TKI, terutama TKI pemula. Bahkan karena keinginan untuk cepat berkerja di luar negeri terkadang data-data dirinya pun tidak diperhatikan, sering kali terjadi seorang TKI menggunakan data pribadi orang lain atau data “aspal”, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akan dapat mempersulit pihak yang berwenang untuk menangani permasalahannya.

PJTKI

Pemerintah harus lebih ketat mengawasi kinerja PJTKI, karena tidak semua PJTKI memberikan pelayanan yang baik terhadap para TKI. Terutama dalam hal adminitrasi data calon TKI, yang terkadang sering kali dibuat “aspal” oleh PJTKI demi memenuhi permintaan pasar, dan meraup keuntungan yang besar. Dan para calon TKI juga harus dapat memilih PJTKI yang layak dan baik untuk menbantu menyalurkan mereka, karena sekarang ini para calon dapat memilih PJTKI.

Dengan kesadaran semua pihak diharapkan TKI sebagai penghasil devisa tidak lagi mengalami penderitaan di negeri orang.

Akan tetapi akan lebih ideal lagi jika bangsa ini meningkatkan perekonomian nasional, karena jika di dalam negeri perekonomiannya lebih baik tentu rakyat Indonesia tidak akan memilih kerja di luar negeri untuk mencari penghidupan yang layak.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: